Banyak Rumah Subsidi Tak Layak Huni, Menteri PUPR Bentuk Tim Pengawas SImak Selengkapnya

Hasil dari penemuan Ditjen Pembiayaan Perumahan serta Pusat Pengendalian Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP), ada seputar 30-40% rumah bersubsidi yang sudah akad credit akan tetapi tidak ditempati oleh pembelinya.

Tidak dihuninya rumah itu sebagian besar karena disebabkan kualitas rumah yang minor alias tidak wajar huni, serta belum terdapatnya infrastruktur basic seperti listrik, air sampai aksesibilitas jalan yang baik ke arah tempat.

Baca Juga : Harga Kosmetik Make Up

Menteri Pekerjaan Umum serta Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengutarakan, untuk menanggapi penemuan itu pihaknya akan membuat team pelajari kualitas rumah bersubsidi. Sampai kini pengawasan cuma dikerjakan oleh bank penyalur subsidi, akan tetapi pemerintah menjadi penyuplai subsidi katanya akan turut terlibat.

“Ini telah kami bikin proses pengawasan. Sesudah pengalaman yang kami terima, saya pikir kita mesti turun tangan pula, sebab ini tersangkut uang dari negara, saya pula miliki tanggung jawab,” tuturnya waktu didapati di celah acara Komunitas Nasional Daya Saing Infrastruktur di Hotel Shangri-La, Jakarta, Selasa (22/8/2017).

Artikel Terkait : Harga Kusen Aluminium

Team ini sendiri akan dibuat lewat Ketentuan Menteri PUPR yang akan usai dalam tempo dekat. Sekaligus juga membuat standard atau patokan minimal rumah bersubsidi yang perlu dibuat pengembang, dan ketentuan sangsi pada pengembang yang bermain-main dalam bangun rumah subsidi.

“Saat ini saya meminta dicek dahulu, sebelum jadikan Permen. Awal mulanya kan diserahkan pengawasannya ke Bank. Saya fikir memang, sesudah di Riau tempo hari, saya mesti turun. Saat ini telah disediakan proses (pengawasannya), tolong dicek dahulu implementasi di lapangan, jalan ataukah tidak dengan proses itu,” ujarnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *