Banyak Rumah Rp 100 Jutaan di Pinggir Jakarta, Berapa Cicilannya? Berikut Cuplikanya

Pemerintah tengah menggenjot program 1 juta rumah dengan menggerakkan perumahan untuk penduduk berpendapatan rendah (MBR). Akhirnya sekarang banyak pengembang yang bangun perumahan subsidi di lokasi pinggir Jakarta.

Sekarang ini di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, tengah diselenggarakan pameran perumahan Indonesia Properti Expo (IPEX) 2017 dari 11 Agustus sampai 20 Agustus 2017. Di pameran ini ada cukuplah beberapa pilihan perumahan yang cukuplah murah.

Baca Juga : Harga Tangki Air

Dari 201 booth yang ada, seputar 84 booth adalah perumahan spesial MBR. Harga yang di tawarkan untuk rumah bersubsidi seputar Rp 110 juta s/d Rp 140 juta-an. Di harga itu berapakah kurang lebih angsuran perbulan yang perlu dibayarkan?

detikFinance menghimpun beberapa data perumahan MBR dari pameran IPEX 2017. Tersebut datanya:

1. Gardenia City II

Perumahan ini berada di Jl Raya Sukatani Tambelang Desa Sukamulya, Sukatani, Cikarang. Rumah yang di tawarkan mempunyai type 36/60 di harga jual Rp 141 juta. DP yang perlu dibayarkan sebesar Rp 7 jutaa, akan tetapi pengembang memberi dikon Rp 5 juta hingga keseluruhan DP-nya Rp 2 juta-an.

Optimal KPR yang dijamin konsumen sebesar Rp 133,9 juta. Untuk cicilan 10 tahun angsurannya Rp 1,4 juta per bulan, 15 tahun Rp 1,08 jut serta Rp 20 tahun Rp 901 beberapa ribu.

2. Savana Alam Serpong 2

Perumahan ini mempunyai type 36/60 di harga jual Rp 148,5 juta. Uang muka yang perlu dibayarkan sebesar Rp 8 juta. Dengan maximum credit Rp 140,5 juta prediksi cicilan saat 10 tahun sebesar Rp 1,49 juta per bulan, 15 tahun Rp 1,11 juta per bulan serta 20 tahun sebesar Rp 927 ribu per bulan.

Artikel Terkait : Harga Wallpaper Dinding

3. GRYA Elok

Perumahan ini berada di Ciseeng, Bogor. Untuk rumah bertipa 24/60 di perumahan ini bandrol seharga Rp 132 juta. Uang mukanya sebesar Rp 6,6 juta, itu berarti plafond KPRnya sampai Rp 125,4 juta-an.

Untuk perhitungan prediksi cicilannya terdiri jadi 4 pilihan, periode waktu 5 tahun sebesar Rp 2,36 juta perbulan, 10 tahun sebesar Rp 1,33 juta per bulan, 15 tahun sebesar Rp 991 ribu per bulan serta 20 tahun sebesar Rp 827 ribu per bulan.

Tidak hanya ke-3 perumahan itu, ada banyak kembali pengembang-pengembang yang lain di pameran ini yang tawarkan rumah murah di pinggir Jakarta.

Tersebut lokasi-lokasi rumah murah yang di jual dalam pamerah rumah di JCC. Seperti Green Permata di Cikarang, Griya Srimahi Indah di Kabupaten Bekasi, Pesona Indonesia Cilejit di Kabupaten Tangerang, Griya Budiman Asri di Karawang, Puri Kencana di Cikande Kabupaten Serang, Puri Serasi di Parung Panjang, Primavera Residenance di Cibinong, Kabupaten Bogor, Griya Artha Sepatan Kabupaten Tangerang, Nirwana Bojong Residence, serta banyak yang lain.

Berikut Temuan PUPR: Ada 40% Rumah Subsidi yang Tak Layak Huni

Pemerintah sekarang ini tengah menilai penerapan program sejuta rumah yang sudah terwujud semenjak April 2015 kemarin. Hasil dari monitoring yang sekarang ini tengah berjalan itu, diketemukan beberapa aduan dari customer tentang rendahnya kualitas rumah bersubsidi.

Dirjen Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Lana Winayanti menjelaskan, hasil dari monitoring yang dikerjakan oleh Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan bersama dengan Pusat Pengendalian Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP), ada seputar 30-40% rumah bersubsidi yang sudah akad credit tidak ditempati oleh pembelinya.

Baca Juga : Harga Pagar Besi

“Ada penemuan, jika banyak rumah bersubsidi yang tidak ditempati, lumayan besar memang, 30-40%. Serta saat diwawancara penghuninya, mengapa tidak ditempati sebab tempat tinggalnya tidak wajar untuk ditempati. Terpenting untuk air bersih serta listrik,” tuturnya dalam sambutan pada acara sarasehan di Kementerian PUPR, Jakarta, Senin (21/8/2017).

Angka 30-40% sendiri datang dari keseluruhan rumah subsidi yang sudah dialirkan. Bila dihitung dari jumlahnya unit rumah subsidi yang sudah dialirkan sampai sekarang ini sekitar 504.079 unit, jumlahnya rumah subsidi yang tidak ditempati oleh pemiliknya itu bermakna sampai 150.000 sampai 200.000 unit rumah.

“Kita tahu bersama dengan, ada rumor kualitas bangunan rumah bersubsidi. Meskipun Presiden telah bertandang ke lapangan serta mengatakan senang ke lokasi-lokasi, tetapi yang dikatakan Menteri PUPR berkali-kali, ada banyak kualitas perumahan penduduk pada rumah subsidi. Seperti jalan lingkungan, air bersih, sanitasi listrik sering tidak bisa perhatian,” papar Lana.

Karena itu, sekarang ini katanya pihaknya tengah membuat team pelajari kualitas rumah bersubsidi itu, sekaligus juga membuat standard atau patokan minimal rumah bersubsidi yang perlu dibuat pengembang. Pemerintah akan menjatuhkan sangsi pada pengembang yang bermain-main dengan rumah subsidi.

Artikel Terkait : Harga Susu

Kebijaksanaan itu akan diaplikasikan, mengingat pembangunan rumah bersubsidi beberapa memakai dana APBN.

“Kita kembali rumuskan detail tehnis rumah subsidi yang bisa dipakai untuk bangun rumah, kelak mesti sesuai dengan. Karena itu akan ada kebijaksanaan berkaitan material, konstruksi tehnologi serta mengawasi harga tanah untuk MBR supaya tidak naik,” tukasnya.

Banyak Rumah Subsidi Tak Layak Huni, Menteri PUPR Bentuk Tim Pengawas SImak Selengkapnya

Hasil dari penemuan Ditjen Pembiayaan Perumahan serta Pusat Pengendalian Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP), ada seputar 30-40% rumah bersubsidi yang sudah akad credit akan tetapi tidak ditempati oleh pembelinya.

Tidak dihuninya rumah itu sebagian besar karena disebabkan kualitas rumah yang minor alias tidak wajar huni, serta belum terdapatnya infrastruktur basic seperti listrik, air sampai aksesibilitas jalan yang baik ke arah tempat.

Baca Juga : Harga Kosmetik Make Up

Menteri Pekerjaan Umum serta Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengutarakan, untuk menanggapi penemuan itu pihaknya akan membuat team pelajari kualitas rumah bersubsidi. Sampai kini pengawasan cuma dikerjakan oleh bank penyalur subsidi, akan tetapi pemerintah menjadi penyuplai subsidi katanya akan turut terlibat.

“Ini telah kami bikin proses pengawasan. Sesudah pengalaman yang kami terima, saya pikir kita mesti turun tangan pula, sebab ini tersangkut uang dari negara, saya pula miliki tanggung jawab,” tuturnya waktu didapati di celah acara Komunitas Nasional Daya Saing Infrastruktur di Hotel Shangri-La, Jakarta, Selasa (22/8/2017).

Artikel Terkait : Harga Kusen Aluminium

Team ini sendiri akan dibuat lewat Ketentuan Menteri PUPR yang akan usai dalam tempo dekat. Sekaligus juga membuat standard atau patokan minimal rumah bersubsidi yang perlu dibuat pengembang, dan ketentuan sangsi pada pengembang yang bermain-main dalam bangun rumah subsidi.

“Saat ini saya meminta dicek dahulu, sebelum jadikan Permen. Awal mulanya kan diserahkan pengawasannya ke Bank. Saya fikir memang, sesudah di Riau tempo hari, saya mesti turun. Saat ini telah disediakan proses (pengawasannya), tolong dicek dahulu implementasi di lapangan, jalan ataukah tidak dengan proses itu,” ujarnya.

Inilah Hukuman Bagi Pengembang yang Bangun Rumah Subsidi Tak Layak Huni

Kementerian Pekerjaan Umum serta Perumahan Rakyat (PUPR) tengah membuat team pelajari yang akan memonitor kualitas rumah subsidi. Team ini di isi oleh perbankan, asosiasi, Pusat Pengendalian Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP), Cipta Karya, Balitbang untuk melalukan penelusuran.

Ketetapan pengawasan ini sendiri akan ditata dalam Ketentuan Menteri PUPR yang sekarang ini tengah diatur.

“Kita telah kerjakan pengaturan dengan asosiasi pengembang dari mulai awal saat mereka akan bangun perumahan sejahtera bersubsidi. Bagaimana design, rencana serta dokumen perizinannya,” kata Direktur Pelajari Pertolongan Pembiayaan Perumahan, Ditjen Pembiayaan Perumahan, Arvi Argyantoro dalam jumpa wartawan di kantornya, Jakarta, Jumat (25/8/2017).

Baca Juga : Harga Paving Block / Conblock

Dengan berjalannya waktu, pemerintah pula tengah membuat revisi Ketetapan Menteri tentang kualitas serta standard bahan bangunan yang perlu dipakai.

“Sebab ada banyak tehnologi perumahan yang lebih advance kembali. Kita masukan beberapa bahan yang lebih advance. Karenanya untuk jamin kualitas. Sebab MBR pula ialah customer. Sesudah itu, Pemda dapat memberi pengakuan jika itu telah wajar manfaat, baru bank dapat akad pada customer,” katanya.

Artikel Terkait : Harga Kitchen Set Minimalis

Pemerintah sendiri sekarang ini tengah menghimpun rincian anggota pengembang yang terhimpun dalam asosiasi pengembang di semua Indonesia. Pemerintah pula sudah minta pada tiap-tiap asosiasi pengembang membina anggotanya. Bila pengembang didapati tidak mampu menunaikan kewajibannya dalam melakukan perbaikan kualitas bangunannya, jadi haknya dalam bangun rumah subsidi akan dicabut.

“Kelak, saat pengembang bangun perumahan serta ada aduan penduduk, kami akan meminta pengembang itu menindaklanjuti. Kalau pengembang itu tidak dapat penuhi kewajibannya, itu yang terkena sangsi. Peluang tidak dapat turut kembali dalam program perumahan subsidi untuk penduduk,” tukas Lana.

Pemerintah Gandeng BNI Salurkan Subsidi Rumah Murah Bagi MBR Simak Ulasanya

Kementerian Pekerjaan Umum serta Perumahan Rakyat (PUPR) menggandeng PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menjadi satu diantaranya bank yang mengalirkan sarana subsidi beda bunga (SSB). Penyaluran SSB ini adalah kali pertamanya buat BNI, yang awal mulanya mengalirkan subsidi FLPP.

Pada step pertama ini akan dikasihkan untuk seputar 15.000 unit rumah spesial buat penduduk berpendapatan rendah (MBR) sampai akhir tahun ini. Melalui SSB, jadi pemerintah memberi pertolongan dengan mensubsidi bunga KPR hingga penduduk masih dapat mencicil dengan bunga 5% selama tahun tenor berjalan.

Baca Juga : Harga Kanopi Minimalis Baja Ringan

Direktur Usaha Konsumer BNI, Anggoro Eko Cahyo menjelaskan, karenanya ada sarana SSB ini, akan makin banyak grup MBR yang mempunyai akses pada pembiayaan perumahan murah.

“Tersedianya rumah yang dapat dijangkau daya beli penduduk berpendapatan rendah adalah prioritas nasional sekarang ini, kami mengharap BNI bisa menjadi sisi dari jalan keluar atas tersedianya rumah itu,” tuturnya dalam penandatanganan PKS dengan Kementerian PUPR di Kantor BNI Pusat, Jakarta, Rabu (30/8/2017).

Sesaat Dirjen Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR, Lana Winayanti menjelaskan, ikutnya BNI mengalirkan SSB akan memberi semakin banyak peluang buat penduduk untuk memperoleh sarana pembiayaan beli rumah pertama.

“Kita pula perlu edukasi penduduk untuk beralih paradigmanya pada credit konsumtif, tetapi jadi miliki rumah dahulu daripada miliki mobil elegan dan lain-lain,” katanya dalam peluang yang sama.

Mengenai project tempat tinggal yang wajar memperoleh SSB ialah rumah berharga jual seputar Rp 123 juta per unit, serta apartemen atau rumah susun yang berharga jual Rp 320 juta per unit.

BNI pula memberi keringanan untuk penduduk berpendapatan rendah supaya bisa terhubung pembiayaan dengan uang muka dari mulai 1% serta bunga Credit Pemilikan Rumah (KPR)/Credit Pemilikan Apartemen (KPA) sebesar 5%. Credit itu pula dikasihkan untuk cicilan masih saat 25 tahun, tambah lebih mudah dari KPR komersial.

Artikel Terkait : Harga Pasir Bangunan 1 Colt / 1 Truk

SSB cuma dikasihkan pada pekerja masih yang mempunyai pendapatan optimal Rp 4 juta per bulan, untuk pembelian rumah bersubsidi. SSB pula dikasihkan pada pekerja masih yang mempunyai pendapatan optimal Rp 7 juta per bulan, untuk pembelian apartemen bersubsidi.

Seperti didapati, untuk mempermudah penduduk terhubung pembelian rumah murah, pemerintah sudah menyiapkan beberapa pola program salah satunya mencakup Sarana Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Beda Bunga (SSB), serta Subsidi Pertolongan Uang Muka (SBUM).

Simak Pemerintah Siapkan Aturan Agar Rumah Subsidi Lebih Layak Huni

Pemerintah lewat Kementerian PUPR siap menerbitkan ketentuan berkaitan penambahan kualitas rumah subsisdi yang dibuat. Sekarang ini Kementerian PUPR tengah lakukan bahasan berkaitan Kepmen Kimpraswil Nomer 403 Tahun 2002 yang mengendalikan dasar umum bangun rumah simpel sehat.

Bahasan ini dikerjakan bersama dengan bank-bank penyalur subsidi, developer serta stakeholder yang lain untuk membuat rating perumahan dengan jadikan satu diantaranya perumahan MBR yang dipandang baik dengan benchmark.

Baca Juga : Harga Helm INK

“Jadi kita ingin sempurnakan itu, dalam rencana standard bangun rumah wajar huni. Jadi siapa juga yang bangun rumah mesti memiliki standard itu,” kata Dirjen Penyediaan Perumahan, Sjarief Burhanuddin waktu didapati di Kemendagri, Jakarta, Kamis (28/9/2017).

Diantaranya standard yang perlu dibarengi nanti yaitu dengan menyiapkan kualitas air bersih menjadi keperluan basic yang tinggal di rumah bersubsidi. Perihal ini mempunyai tujuan memberikan dasar pembangunan rumah yang wajar huni. Diluar itu, standard bangunan fisik rumah bersubsidi kelak akan beralih dari yang awal mulanya di mengatur dalam Ketetapan Menteri Permukiman serta Prasarana Lokasi jadi Ketentuan Menteri PUPR.

“Bersamaan dengan perubahan waktu serta tuntutan penduduk, jadi Permen itu tengah kita ulasan serta revisi. Tujuannya agar untuk lakukan penguatan pembangunan perumahan terutamanya untuk MBR. Lebih ke pendekatan kelayakan huni. Tidak saja pada segi bangunan tetapi ada perasaan nyaman,” katanya.

Artikel Terkait : Harga Granit Marmer

“Yang beralih lebih pada, perasaan nyaman seperti berfungsinya PSU, terdapatnya plafon, dinding diplester, lantainya tidak beton kasar tetapi telah lebih licin, serta sykur-syukur dapat keramik. Jadi rumah yang dibuat ke depan itu tidak sekedar hanya jadi fisik, andal dengan keselamatan serta keamanan tetapi ada juga perasaan nyaman tempati rumah itu,” paparnya.

Diinginkan proses ulasan serta revisi Kepmen Kimpraswil Nomer 403 Tahun 2002 ini dapat selekasnya selesai tahun ini hingga dapat diimplementasikan dalam tempo dekat.

“Saat ini masih tetap analisis tehnis. Semoga tahun ini telah usai,” tukas ia.

Sudah Dibantu Pemerintah, Masih Banyak MBR Sulit Beli Rumah Berikut Cuplikanya

Pemerintah mempunyai beberapa pola pembiayaan perumahan berbentuk subsidi pada penduduk berpendapatan rendah (MBR). Salah satunya Sarana Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Beda Bunga (SSB), serta Pertolongan Uang Muka (BUM).

Akan tetapi, walau banyak mengalirkan pertolongan subsidi perumahan semenjak program-program pembiayaan itu di luncurkan, ada banyak penduduk yang kesusahan memperoleh akses pembiayaan itu.

Baca Juga : Harga Galvalum Dan Seng Gelombang

“Walau juga masih tetap banyak pola pembiayaan perumahan yang di luncurkan, tetapi masih tetap ada sejumlah besar penduduk yang belum bisa terhubung pola pembiayaan itu,” kata Dirjen Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR, Lana Winayanti dalam acara Lokakarya di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (2/10/2017).

Lana katakan, hal tersebut sampai saat ini masih tetap jadi pekerjaan rumah yang tidak kunjung usai. Lebih dengan angka backlog yang cukuplah tinggi, sampai 11,4 juta unit rumah.

“Kita masih tetap miliki tanggung jawab yang besar untuk pastikan jika penduduk itu hidup sejahtera serta tinggal di tempat tinggal serta lingkungan pemukiman yang sehat, aman, juga berkepanjangan,” katanya.

Mengenai penduduk yang masih tetap susah memperoleh akses pembiayaan ini katanya terutamanya yang termasuk juga kelompok pekerja informal. Pendapatannya yang tidak masih membuat mereka susah untuk menebus kriteria memperoleh akses pembiayaan itu.

“Terpenting yang kerja di bidang ekonomi yang informal, contohnya pedagang kaki lima, petani, nelayan, lalu pekerja rumah tangga, supir ojek, tukang bakso, selalu pekerja honorer seperti office boy dan lain-lain,” tuturnya.

Artikel Terkait : Harga Genteng

Karena itu sekarang ini pemerintah tengah meluncurkan satu pola pembiayaan baru buat MBR kelompok pekerja informal yang diberi nama pembiayaan mikro perumahan. Dalam pola ini, pekerja informal itu bisa dibantu pembiayaan optimal Rp 50 juta dengan waktu utang dibatasi 5 tahun untuk bangun rumah tumbuh, atau melakukan renovasi rumah tumbuh.

“Jadi ada 16 propinsi yang akan kita kerjakan di tahun ini, yakni di Sumut, Kepri, Jambi, Sumsel, Lampung, Bengkulu, Banten, Bali, Kalimantan Barat, Kalsel, Gorontalo, Sulsel serta Sultra serta Maluku,” pungkas Lana.

Berikut Tak Dihuni Karena Tak Layak, Kualitas Rumah Subsidi Bakal Ditingkatkan

Pemerintah tengah mempersiapkan standard wajar huni rumah subsidi buat penduduk berpendapatan rendah (MBR). Hal tersebut dikerjakan dengan membuat revisi Kepmen Kimpraswil Nomer 403 Tahun 2002 yang mengendalikan dasar umum bangun rumah simpel sehat.

Persyaratan standard wajar huni itu tengah dibicarakan Kementerian Pekerjaan Umum serta Perumahan Rakyat (PUPR) bersama dengan bank penyalur subsidi, serta pengembang.

Baca Juga : Harga Batako, Batu Bata Merah, Bata Ringan

“Jika yang Kepmen 403 Kimpraswil Tahun 2002, disana ada beberapa design serta tehnologi konstruksi untuk bangunan rumah sejahtera. Kepmen itu saat ini tengah direview. Jadi akan menyimpan pula tehnologi konstruksi yang baru. Untuk pembangunan rumah tumbuh, acuannya berada di dalam Kepmen itu,” kata Dirjen Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR, Lana Winayanti waktu lalu seperti ditulis di Jakarta, Selasa (3/10/2017).

Beberapa standard rumah subsidi yang jadi prioritas ialah kualitas fisik rumah serta penyediaan infrastruktur basic seperti air serta listrik. Perihal ini didapati sampai kini jadi pemicu banyak rumah subsidi yang telah dialirkan, tetapi tidak ditempati oleh pemiliknya.

“Yang beralih lebih pada, perasaan nyaman seperti berfungsinya PSU, terdapatnya plafon, dinding diplester, lantainya tidak beton kasar tetapi telah lebih licin, serta syukur-syukur dapat keramik. Jadi rumah yang dibuat ke depan itu tidak sekedar hanya jadi fisik, andal dengan keselamatan serta keamanan tetapi ada juga perasaan nyaman tempati rumah itu,” kata Dirjen Penyediaan Perumahan, Sjarief Burhanuddin dalam peluang berlainan.

Artikel Terkait : Harga Batu Alam

Diinginkan proses ulasan serta revisi Kepmen Kimpraswil Nomer 403 Tahun 2002 ini dapat selekasnya selesai tahun ini hingga dapat diimplementasikan dalam tempo dekat.

Diluar itu, Kementerian PUPR nanti akan memberi pertolongan Prasarana serta Fasilitas Umum (PSU) seperti jalan lingkungan, jaringan air minum serta drainase untuk memberi dukungan kelayakan tempat tinggal itu.

Soal Penyaluran KPR Subsidi, BTN Akui Sudah Sesuai Aturan Simak Selengkapnya

Tidak hanya menggenjot pembiayaan perumahan dalam rencana Program Satu Juta Rumah, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk memiliki komitmen taat mengalirkan credit pemilikan rumah (KPR) subsidi sama dengan ketetapan yang laku.

Direktur Konsumer Bank BTN Handayani menjelaskan pihaknya sudah memfasilitasi syarat-syarat yang diputuskan Kementerian PUPR berkaitan penyaluran KPR Subsidi.

Kriteria itu salah satunya seperti persyaratan pendapatan nasabah yang dibatasi untuk ajukan KPR, surat pengakuan belum mempunyai rumah, sampai surat pengakuan dari nasabah jika rumah subsidi itu akan dihuni.

Menurut Handayani, bila hasil dari pengawasan atas KPR Subsidi itu ada rumah yang tidak ditempati, jadi Bank BTN akan lakukan banyak hal.

Salah satunya, Bank BTN akan mengemukakan surat pada debitur untuk selekasnya menempati rumah itu atau minta fakta kenapa rumah subsidi itu tidak ditempati.

“Jika ada data-data yang menerangkan jika debitur tidak penuhi persyaratan untuk memperoleh KPR Subsidi, jadi Bank BTN akan merubah sarana KPR Subsidi itu jadi KPR Non-subsidi sama dengan bunga yang laku di perseroan waktu itu,” jelas Handayani, Selasa (3/10/2017).

Baca Juga : Harga Semen

Sampai kini, lanjut Handayani, Bank BTN juga selalu bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan sebagai entitas yang ditunjuk menjadi pengawas serta pihak yang lakukan pelajari pada kapasitas penerapan program FLPP.

“Sesuai dengan ketetapan Menteri PUPR, Bank BTN sudah kooperatif dengan menyiapkan data yang dibutuhkan dalam penerapan pekerjaan pengawasan, pemantauan, serta pelajari dan mengikuti di lapangan,” papar Handayani.

Mengenai, Handayani menerangkan bila ada penemuan berbentuk rumah yang belum dihuni, lanjut Handayani, dapat mempunyai bermacam peluang.

“Bisa jadi nasabah geser ke kota lainnya sebab geser kerja, atau akses ke tempat yang belum mencukupi,” katanya

Yang akan datang, Bank BTN selalu kooperatif serta bekerjasama dengan Kementerian PUPR berkaitan penyaluran KPR subsidi itu. Bank BTN, tambah Handayani, akan membuat team kerja spesial yang mengikuti unit kerja PUPR dalam lakukan pelajari langsung di lapangan.

Artikel Terkait : Harga Plafon Gypsum – GRC

Ia mengharap, beberapa beberapa pihak berkaitan seperti kelompok pengembang juga turut bekerja bersama patuhi ketetapan Kementerian PUPR untuk wujudkan Program Satu Juta Rumah dalam rencana tingkatkan kesejahteraan penduduk Indonesia.

Semenjak pertama-tama Program Satu Juta Rumah di luncurkan sampai sekarang ini, Bank BTN pula selalu memiliki komitmen jadi integrator penting program nasional itu. Pada tahun ini, Bank BTN mengincar akan memberi suport pembiayaan perumahan untuk 666.000 unit rumah dalam rencana menyukseskan Program Satu Juta Rumah.

Karena Kota Baru di Maja Sediakan 1.000 Rumah DP 1%

Ciputra Grup tengah mengambangkan kota baru di daerah Maja, Kabupaten Lebak, Propinsi Banten. Tempat yang luasnya 2.000 hektar ini telah mulai pembangunan 10.000 unit rumah yang dikerjakan dengan setahap.

Dari 10.000 unit itu, 8.000 unit rumah adalah spesial penduduk berpendapatan rendah (MBR) non subsidi yang harga nya seputar Rp 200 juta-an ke bawah, sedang bekasnya untuk bangunan komersial.

Baca Juga : Harga Mesin Cuci LG

Direktur Ciputra Residance Mary Octo Sihombing menjelaskan, pada tahun kedepan akan dibuat 1.000 unit rumah subsidi dengan pola sarana likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) spesial MBR. Rumah ini, diyakinkan memakai pola yang sudah diputuskan pemerintah, dalam perihal ini uang muka (DP) sebesar 1% dengan bunga 5% sampai lunas.

“Masih tetap sesuai dengan program pemerintah mengenai KPR subsidi, kita ikuti program yang ada kelak di tahun 2018, yang tentu itu KPR subsidi untuk MBR,” kata Octo di Kota Baru Maja, Lebak, Sabtu (18/11/2017).

Sekarang ini, kata Octo, Ciputra Grup masih tetap mengolah pematangan tanah serta infrastruktur pendukung yang lain. Akan tetapi, dianya pastikan, 1.000 unit rumah subsidi dengan type 27/60 serta 22/60 ini akan di pasarkan pada tahun kedepan.

“Kelak di tahun 2018, saat ini kembali pekerjaan pematangan tanah serta infrastrukturnya,” papar ia.

Ia mengutarakan, infrastruktur transportasi yang dapat digunakan penduduk ke arah kota baru Maja ini yang sangat baik serta cepat ialah kereta listrik (KRL) Jabodetabek. Walau ada jalan propinsi yang telah ada.

Artikel Terkait : Harga Kusen Kayu

Octo menjelaskan, sekurang-kurangnya Jakarta ke arah Maja dapat dibuka saat 1 jam 30 menit dari Stasiun Tanah Abang ke Stasiun Maja.

“Akses yang dapat di nikmati jalan propinsi yang telah ada, lantas renana jalan nasional Pamulang-Rangkas Bitung, serta kereta api commuter line,” papar ia.