Blog Harga Bangunan – Just another WordPress site

Banyak Rumah Rp 100 Jutaan di Pinggir Jakarta, Berapa Cicilannya? Berikut Cuplikanya

Pemerintah tengah menggenjot program 1 juta rumah dengan menggerakkan perumahan untuk penduduk berpendapatan rendah (MBR). Akhirnya sekarang banyak pengembang yang bangun perumahan subsidi di lokasi pinggir Jakarta.

Sekarang ini di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, tengah diselenggarakan pameran perumahan Indonesia Properti Expo (IPEX) 2017 dari 11 Agustus sampai 20 Agustus 2017. Di pameran ini ada cukuplah beberapa pilihan perumahan yang cukuplah murah.

Berikut Temuan PUPR: Ada 40% Rumah Subsidi yang Tak Layak Huni

Pemerintah sekarang ini tengah menilai penerapan program sejuta rumah yang sudah terwujud semenjak April 2015 kemarin. Hasil dari monitoring yang sekarang ini tengah berjalan itu, diketemukan beberapa aduan dari customer tentang rendahnya kualitas rumah bersubsidi.

Dirjen Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Lana Winayanti menjelaskan, hasil dari monitoring yang dikerjakan oleh Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan bersama dengan Pusat Pengendalian Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP), ada seputar 30-40% rumah bersubsidi yang sudah akad credit tidak ditempati oleh pembelinya.

Banyak Rumah Subsidi Tak Layak Huni, Menteri PUPR Bentuk Tim Pengawas SImak Selengkapnya

Hasil dari penemuan Ditjen Pembiayaan Perumahan serta Pusat Pengendalian Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP), ada seputar 30-40% rumah bersubsidi yang sudah akad credit akan tetapi tidak ditempati oleh pembelinya.

Tidak dihuninya rumah itu sebagian besar karena disebabkan kualitas rumah yang minor alias tidak wajar huni, serta belum terdapatnya infrastruktur basic seperti listrik, air sampai aksesibilitas jalan yang baik ke arah tempat.

Inilah Hukuman Bagi Pengembang yang Bangun Rumah Subsidi Tak Layak Huni

Kementerian Pekerjaan Umum serta Perumahan Rakyat (PUPR) tengah membuat team pelajari yang akan memonitor kualitas rumah subsidi. Team ini di isi oleh perbankan, asosiasi, Pusat Pengendalian Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP), Cipta Karya, Balitbang untuk melalukan penelusuran.

Ketetapan pengawasan ini sendiri akan ditata dalam Ketentuan Menteri PUPR yang sekarang ini tengah diatur.

“Kita telah kerjakan pengaturan dengan asosiasi pengembang dari mulai awal saat mereka akan bangun perumahan sejahtera bersubsidi. Bagaimana design, rencana serta dokumen perizinannya,” kata Direktur Pelajari Pertolongan Pembiayaan Perumahan, Ditjen Pembiayaan Perumahan, Arvi Argyantoro dalam jumpa wartawan di kantornya, Jakarta, Jumat (25/8/2017).

Dengan berjalannya waktu, pemerintah pula tengah membuat revisi Ketetapan Menteri tentang kualitas serta standard bahan bangunan yang perlu dipakai.

“Sebab ada banyak tehnologi perumahan yang lebih advance kembali. Kita masukan beberapa bahan yang lebih advance. Karenanya untuk jamin kualitas. Sebab MBR pula ialah customer. Sesudah itu, Pemda dapat memberi pengakuan jika itu telah wajar manfaat, baru bank dapat akad pada customer,” katanya.

Artikel Terkait : Harga Kitchen Set Minimalis

Pemerintah sendiri sekarang ini tengah menghimpun rincian anggota pengembang yang terhimpun dalam asosiasi pengembang di semua Indonesia. Pemerintah pula sudah minta pada tiap-tiap asosiasi pengembang membina anggotanya. Bila pengembang didapati tidak mampu menunaikan kewajibannya dalam melakukan perbaikan kualitas bangunannya, jadi haknya dalam bangun rumah subsidi akan dicabut.

“Kelak, saat pengembang bangun perumahan serta ada aduan penduduk, kami akan meminta pengembang itu menindaklanjuti. Kalau pengembang itu tidak dapat penuhi kewajibannya, itu yang terkena sangsi. Peluang tidak dapat turut kembali dalam program perumahan subsidi untuk penduduk,” tukas Lana.

Pemerintah Gandeng BNI Salurkan Subsidi Rumah Murah Bagi MBR Simak Ulasanya

Kementerian Pekerjaan Umum serta Perumahan Rakyat (PUPR) menggandeng PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menjadi satu diantaranya bank yang mengalirkan sarana subsidi beda bunga (SSB). Penyaluran SSB ini adalah kali pertamanya buat BNI, yang awal mulanya mengalirkan subsidi FLPP.

Pada step pertama ini akan dikasihkan untuk seputar 15.000 unit rumah spesial buat penduduk berpendapatan rendah (MBR) sampai akhir tahun ini. Melalui SSB, jadi pemerintah memberi pertolongan dengan mensubsidi bunga KPR hingga penduduk masih dapat mencicil dengan bunga 5% selama tahun tenor berjalan.

Baca Juga : Harga Kanopi Minimalis Baja Ringan

Direktur Usaha Konsumer BNI, Anggoro Eko Cahyo menjelaskan, karenanya ada sarana SSB ini, akan makin banyak grup MBR yang mempunyai akses pada pembiayaan perumahan murah.

“Tersedianya rumah yang dapat dijangkau daya beli penduduk berpendapatan rendah adalah prioritas nasional sekarang ini, kami mengharap BNI bisa menjadi sisi dari jalan keluar atas tersedianya rumah itu,” tuturnya dalam penandatanganan PKS dengan Kementerian PUPR di Kantor BNI Pusat, Jakarta, Rabu (30/8/2017).

Sesaat Dirjen Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR, Lana Winayanti menjelaskan, ikutnya BNI mengalirkan SSB akan memberi semakin banyak peluang buat penduduk untuk memperoleh sarana pembiayaan beli rumah pertama.

“Kita pula perlu edukasi penduduk untuk beralih paradigmanya pada credit konsumtif, tetapi jadi miliki rumah dahulu daripada miliki mobil elegan dan lain-lain,” katanya dalam peluang yang sama.

Mengenai project tempat tinggal yang wajar memperoleh SSB ialah rumah berharga jual seputar Rp 123 juta per unit, serta apartemen atau rumah susun yang berharga jual Rp 320 juta per unit.

BNI pula memberi keringanan untuk penduduk berpendapatan rendah supaya bisa terhubung pembiayaan dengan uang muka dari mulai 1% serta bunga Credit Pemilikan Rumah (KPR)/Credit Pemilikan Apartemen (KPA) sebesar 5%. Credit itu pula dikasihkan untuk cicilan masih saat 25 tahun, tambah lebih mudah dari KPR komersial.

Artikel Terkait : Harga Pasir Bangunan 1 Colt / 1 Truk

SSB cuma dikasihkan pada pekerja masih yang mempunyai pendapatan optimal Rp 4 juta per bulan, untuk pembelian rumah bersubsidi. SSB pula dikasihkan pada pekerja masih yang mempunyai pendapatan optimal Rp 7 juta per bulan, untuk pembelian apartemen bersubsidi.

Seperti didapati, untuk mempermudah penduduk terhubung pembelian rumah murah, pemerintah sudah menyiapkan beberapa pola program salah satunya mencakup Sarana Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Beda Bunga (SSB), serta Subsidi Pertolongan Uang Muka (SBUM).

Simak Pemerintah Siapkan Aturan Agar Rumah Subsidi Lebih Layak Huni

Pemerintah lewat Kementerian PUPR siap menerbitkan ketentuan berkaitan penambahan kualitas rumah subsisdi yang dibuat. Sekarang ini Kementerian PUPR tengah lakukan bahasan berkaitan Kepmen Kimpraswil Nomer 403 Tahun 2002 yang mengendalikan dasar umum bangun rumah simpel sehat.

Bahasan ini dikerjakan bersama dengan bank-bank penyalur subsidi, developer serta stakeholder yang lain untuk membuat rating perumahan dengan jadikan satu diantaranya perumahan MBR yang dipandang baik dengan benchmark.

Sudah Dibantu Pemerintah, Masih Banyak MBR Sulit Beli Rumah Berikut Cuplikanya

Pemerintah mempunyai beberapa pola pembiayaan perumahan berbentuk subsidi pada penduduk berpendapatan rendah (MBR). Salah satunya Sarana Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Beda Bunga (SSB), serta Pertolongan Uang Muka (BUM).

Akan tetapi, walau banyak mengalirkan pertolongan subsidi perumahan semenjak program-program pembiayaan itu di luncurkan, ada banyak penduduk yang kesusahan memperoleh akses pembiayaan itu.

“Walau juga masih tetap banyak pola pembiayaan perumahan yang di luncurkan, tetapi masih tetap ada sejumlah besar penduduk yang belum bisa terhubung pola pembiayaan itu,” kata Dirjen Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR, Lana Winayanti dalam acara Lokakarya di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (2/10/2017).

Lana katakan, hal tersebut sampai saat ini masih tetap jadi pekerjaan rumah yang tidak kunjung usai. Lebih dengan angka backlog yang cukuplah tinggi, sampai 11,4 juta unit rumah.

“Kita masih tetap miliki tanggung jawab yang besar untuk pastikan jika penduduk itu hidup sejahtera serta tinggal di tempat tinggal serta lingkungan pemukiman yang sehat, aman, juga berkepanjangan,” katanya.

Mengenai penduduk yang masih tetap susah memperoleh akses pembiayaan ini katanya terutamanya yang termasuk juga kelompok pekerja informal. Pendapatannya yang tidak masih membuat mereka susah untuk menebus kriteria memperoleh akses pembiayaan itu.

“Terpenting yang kerja di bidang ekonomi yang informal, contohnya pedagang kaki lima, petani, nelayan, lalu pekerja rumah tangga, supir ojek, tukang bakso, selalu pekerja honorer seperti office boy dan lain-lain,” tuturnya.

Berikut Tak Dihuni Karena Tak Layak, Kualitas Rumah Subsidi Bakal Ditingkatkan

Pemerintah tengah mempersiapkan standard wajar huni rumah subsidi buat penduduk berpendapatan rendah (MBR). Hal tersebut dikerjakan dengan membuat revisi Kepmen Kimpraswil Nomer 403 Tahun 2002 yang mengendalikan dasar umum bangun rumah simpel sehat.

Persyaratan standard wajar huni itu tengah dibicarakan Kementerian Pekerjaan Umum serta Perumahan Rakyat (PUPR) bersama dengan bank penyalur subsidi, serta pengembang.

“Jika yang Kepmen 403 Kimpraswil Tahun 2002, disana ada beberapa design serta tehnologi konstruksi untuk bangunan rumah sejahtera. Kepmen itu saat ini tengah direview. Jadi akan menyimpan pula tehnologi konstruksi yang baru. Untuk pembangunan rumah tumbuh, acuannya berada di dalam Kepmen itu,” kata Dirjen Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR, Lana Winayanti waktu lalu seperti ditulis di Jakarta, Selasa (3/10/2017).

Beberapa standard rumah subsidi yang jadi prioritas ialah kualitas fisik rumah serta penyediaan infrastruktur basic seperti air serta listrik. Perihal ini didapati sampai kini jadi pemicu banyak rumah subsidi yang telah dialirkan, tetapi tidak ditempati oleh pemiliknya.

“Yang beralih lebih pada, perasaan nyaman seperti berfungsinya PSU, terdapatnya plafon, dinding diplester, lantainya tidak beton kasar tetapi telah lebih licin, serta syukur-syukur dapat keramik. Jadi rumah yang dibuat ke depan itu tidak sekedar hanya jadi fisik, andal dengan keselamatan serta keamanan tetapi ada juga perasaan nyaman tempati rumah itu,” kata Dirjen Penyediaan Perumahan, Sjarief Burhanuddin dalam peluang berlainan.

Soal Penyaluran KPR Subsidi, BTN Akui Sudah Sesuai Aturan Simak Selengkapnya

Tidak hanya menggenjot pembiayaan perumahan dalam rencana Program Satu Juta Rumah, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk memiliki komitmen taat mengalirkan credit pemilikan rumah (KPR) subsidi sama dengan ketetapan yang laku.

Direktur Konsumer Bank BTN Handayani menjelaskan pihaknya sudah memfasilitasi syarat-syarat yang diputuskan Kementerian PUPR berkaitan penyaluran KPR Subsidi.

Kriteria itu salah satunya seperti persyaratan pendapatan nasabah yang dibatasi untuk ajukan KPR, surat pengakuan belum mempunyai rumah, sampai surat pengakuan dari nasabah jika rumah subsidi itu akan dihuni.

Menurut Handayani, bila hasil dari pengawasan atas KPR Subsidi itu ada rumah yang tidak ditempati, jadi Bank BTN akan lakukan banyak hal.

Salah satunya, Bank BTN akan mengemukakan surat pada debitur untuk selekasnya menempati rumah itu atau minta fakta kenapa rumah subsidi itu tidak ditempati.

“Jika ada data-data yang menerangkan jika debitur tidak penuhi persyaratan untuk memperoleh KPR Subsidi, jadi Bank BTN akan merubah sarana KPR Subsidi itu jadi KPR Non-subsidi sama dengan bunga yang laku di perseroan waktu itu,” jelas Handayani, Selasa (3/10/2017).

Karena Kota Baru di Maja Sediakan 1.000 Rumah DP 1%

Ciputra Grup tengah mengambangkan kota baru di daerah Maja, Kabupaten Lebak, Propinsi Banten. Tempat yang luasnya 2.000 hektar ini telah mulai pembangunan 10.000 unit rumah yang dikerjakan dengan setahap.

Dari 10.000 unit itu, 8.000 unit rumah adalah spesial penduduk berpendapatan rendah (MBR) non subsidi yang harga nya seputar Rp 200 juta-an ke bawah, sedang bekasnya untuk bangunan komersial.